MK dan Polri Jajaki Pembaruan Nota Kesepahaman Pengamanan

Voxpolri. com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjajaki pembaruan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi kelembagaan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi. Audiensi dilaksanakan pada Kamis (29/10/2026) di Ruang Rapat Gedung I MK, Jakarta.

Pembahasan utama dalam audiensi yakni rencana perpanjangan MoU yang terakhir kali disepakati pada 2014. MoU ini mengatur tentang Pengamanan Persidangan Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Adapun dalam penjajakan pembaruan kali ini, ruang lingkup kerja sama direncanakan lebih luas, yakni mencakup pengamanan di lingkungan MK secara umum, tidak terbatas pada penanganan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan menyampaikan bahwa tahapan Pemilu 2029 menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan pengamanan antara MK dan Polri. Menurutnya, persiapan perlu dilakukan sejak jauh hari, termasuk melalui sosialisasi dan bimbingan teknis bagi personel Polri yang akan mendukung pengamanan di MK.

“Tahapan Pemilu 2029, persiapannya dimulai sejak 2028, termasuk melalui bimbingan teknis dari Pusdik MK bagi personel Polri, kemudian berlanjut hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penanganan PHPU pada 2029,” ujar Heru dalam rapat yang dihadiri Kepala Biro Kerja Sama dan Stamaops Polri Setya Budi; Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz; Kepala Biro Umum MK Budi Wijayanto; Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Andi Hakim; Kepala Bagian Koordinasi Program Polri Raymond M. Masengi; serta Kepala Subbagian Program dan Pembatasan/Fasilitas/Kerja Sama Polri Tesyar Rhofadli P.

Heru berharap, melalui persiapan tersebut, personel Polri dapat memahami kebutuhan pengamanan di lingkungan MK serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Terutama ketika menghadapi tahapan persidangan PHPU yang membutuhkan kesiapan dan koordinasi intensif.

Sebagai tindak lanjut, MK dan Polri akan kembali menggelar rapat bersama kelompok kerja (Pokja) Polri untuk membahas lebih terperinci substansi dan ruang lingkup MoU yang akan diperbarui. Pembahasan lanjutan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman yang sesuai dengan kebutuhan kedua lembaga, sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung keamanan dan kelancaran penyelenggaraan tugas Mahkamah Konstitusi.

Seluruh komentar tidak menjadi tanggung jawab redaksi media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *